KH. IDHAM CHALID : TOKOH PPP dan ULAMA ASWAJA PEJUANG NKRI

Tokoh - Dilahirkan di desa kecil Setui, Kalimantan Selatan, 86 tahun lalu, Pak Idham–yang berjuang sejak remaja dan dua kali dipenjara masa pendudukan NICA–memegang jabatan penting pada masa Soekarno dan Soeharto. Pada usia sangat muda, 30 tahun, Pak Idham sudah dipercaya sebagai sekretaris jenderal PB Nahdlatul Ulama. Empat tahun kemudian, 1956, menjadi ketua umum Tanfidziah PBNU.

Pada tahun yang sama, 1956, Pak Idham dari unsur NU menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II bersama Mr Mohammad Roem. Kabinet ini dikenal sebagai kabinet Ali-Roem-Idham. Dalam kabinet ini, Pak Idham bertugas pula sebagai kepala Badan Keamanan.

Penyusunan kabinet hasil Pemilu 1955 ini sangat alot. Presiden Soekarno mendesak agar unsur PKI masuk dalam kabinet, yang disebutnya sebagai Kabinet Kaki Empat (PNI, Masjumi, NU, PKI). Namun, Ali Sastroamidjojo (PNI), Mohammad Roem (Masjumi), dan Idham Chalid (NU) menolak dengan keras usul Soekarno itu. Ali bahkan sampai pada keputusan: take it or leave it!

Setelah setengah bulan, Soekarno akhirnya menerima susunan kabinet yang diajukan Ali itu. Namun, Soekarno tidak bersedia memimpin pengambilan sumpah menteri kabinet. Presiden hanya menyaksikan setiap menteri membaca teks sumpah sendiri-sendiri. Ini tidak pernah terjadi. “Kalau beliau (Soekarno) tidak senang, memang begitu,” kata Ali pada Pak Idham yang menanyakan keganjilan tersebut.

Kabinet yang tak direstui Presiden ini hanya bertahan setahun. Menyusul penarikan dukungan Masjumi dan PSII terhadap kabinet, Ali dan Idham akhirnya mengembalikan mandat. Kabinet berakhir, 14 Maret 1957. Ini disusul keputusan Soekarno memberlakukan keadaan bahaya perang (SOB–Staat van Oorlog en van Beleg). Presiden kemudian menunjuk dirinya sendiri menjadi formatur kabinet. Ini dianggap melanggar konstitusi. Dalam kabinet ini, Djuanda menjadi Perdana Menteri, Pak Idham kembali dipercaya menjadi wakil Perdana Menteri.

Dalam perkembangan politik yang berlangsung sangat cepat, Pak Idham tetap mengambil peran penting. Beliau dipercaya menjadi wakil ketua MPRS (1963-1966), menteri Kesejahteraan Rakyat (1966-1967; 1967-1968; dan 1968-1973). Pada 1971-1977, Pak Idham dipercaya sebagai ketua DPR/MPR.
Pada masa itu pula, 1973, Pak Idham menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pertama. Di NU, posisinya sebagai ketua umum berakhir pada 1984. Terakhir, 1978-1983, Pak Idham menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Mudir’Am Jam’iyyah Ahlith Thariqoh al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah.

KH Idham Chalid kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921, seorang ulama dan politikus pelaku filosofi air. Dia seorang tokoh Indonesia yang pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif dan ormas (Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama). Juga pernah memimpin pada tiga parpol berbeda yaitu Masyumi, NU dan PPP.

Laksana air, peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University, Kairo, ini seorang tokoh nasional, yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politisi. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya. Demikian pula sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis.

Dengan sikap dan peran ganda demikian, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik ketika itu, ulama dari Madrasah Pondok Modern Gontor, ini tidak kuatir mendapat kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian, bunglon bahkan avonturir.

Peran ganda dan kemampuan beradaptasi dan mengakomodir itu kadang kala membuat banyak orang salah memahami dan mendepksripsi diri, pemikiran serta sikap-sikap socio-polticnya.
Namun jika disimak dengan seksama, sesungguhnya KH Idham Chalid yang berlatarbelakang guru itu adalah seorang tokoh nasional (bangsa) yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa.
Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin NU selama 28 tahun (1955-1984), itu berpandangan tak harus kaku dalam bersikap, sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apalagi situasi politik di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan Ormas radikal.

Sebagaimana digambarkannya dalam buku biografi berjudul “Idham Chalid: Guru Politik Orang NU” yang ditulis Ahmad Muhajir (Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Juni 2007) bahwa seorang politisi yang baik mestilah memahami filosofi air.
“Apabila air dimasukkan pada gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke dalam ember ia akan berbentuk ember, apabila ia dibelah dengan benda tajam, ia akan terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk aslinya. Dan, air selalu mengalir ke temapat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal ia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia. (Hal 55)

KH Dr Idham Chalid merupakan salah seorang tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/11), atau dua hari menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua MPR/DPR mendapat gelar Pahlawan Nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

Idham Chalid meninggal dunia pada usia 88 tahun. Ia meninggal di kediamannya di kawasan pendidikan Darrul Maarif, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu 11 Juli 2010, karena sakit yang diderita selama 10 tahun terakhir.

Bahkan sebagai tokoh yang berpengaruh, namanya ditabalkan menjadi nama Gedung Sekretariat serta Gedung Serba Guna di Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 14 Agustus 2011.